Jawa Pos, 16 November 2010
Merasa Aman, Warga Terobos Zona Bahaya
KLATEN – Blokade dan penjagaan ketat aparat keamanan di zona bahaya Gunung Merapi tidak membuat warga ciut nyali untuk balik pulang. Mereka nekat menerobos kawasan rawan bencana (KRB) saat petugas lengah.
Sehari setelah pengumuman penyempitan zona aman Merapi oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Jogjakarta, warga dari beberapa desa memutuskan kembali ke rumah meski sekadar untuk memberi hewan ternak makan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Balerante, Kecamatan Kemalang, Basuki menyatakan, perangkat desa sudah mengimbau agar pengungsi tidak kembali dulu ke zona bahaya. Namun, berbagai alasan disampaikan mereka. Ada yang ingin mengambil harta benda, ada juga yang sekadar ingin melihat rumah.
’’Padahal, banyak yang kecewa melihat kondisi rumah mereka yang hancur. Terutama di dua dusun, yaitu Sambungrejo dan Banjarsari. Di dua dusun tersebut, mayoritas rumah warga hancur karena disapu awan panas,’’ ujarnya kemarin (15/11).
Dia menambahkan, dalam sehari saja, ada ratusan warga yang nekat menerobos penjagaan dan blokade polisi, TNI, serta relawan. Warga sering kucing-kucingan dengan petugas, yaitu masuk zona bahaya melalui jalur tikus. Banyak jalan masuk ke zona tersebut, sedangkan penjagaan hanya dilakukan di jalan utama.
’’Memang, ini sangat membahayakan warga. Namun, mau bagaimana lagi, banyak warga yang sudah mendapat peringatan tapi tetap nekat menerobos. Kami hanya bisa mengimbau warga untuk tetap waspada dengan aktivitas Merapi,’’ ujarnya.
Sebagai antisipasi adanya peningkatan aktivitas Merapi, Polda Jawa Tengah sudah menempatkan 24 truk di lereng Merapi. Truk tersebut disiapkan jika ada warga yang meminta dievakuasi. Kondisi Merapi masih berstatus awas. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang menegaskan, pemberlakuan larangan memasuki zona aman langsung ditindaklanjuti dengan menempatkan anggota di pintu masuk. Diakui, masih ada warga yang nekat kembali ke rumah masing-masing.
’’Namun, kami langsung memberikan peringatan dan pengarahan kepada warga. Ada yang nekat masuk, namun tidak sedikit yang kembali ke pos pengungsian. Kami meminta warga tetap menaati instruksi pemerintah untuk meninggalkan radius 10 kilometer dari puncak Merapi,’’ ujarnya.
Sementara itu, pengungsi yang masih bertahan di tempat pengungsian di Boyolali menyusut tinggal 8.861 jiwa. Sebelumnya, pengungsi mencapai 60 ribu jiwa dari tiga kecamatan, yakni Selo, Cepogo, dan Musuk. Untuk wilayah Boyolali, radius bahaya berubah menjadi 10 kilometer. Semula, radius bahaya tersebut disamakan dengan wilayah Magelang dan Sleman, yakni 20 kilometer.
Revisi radius bahaya itu disambut baik oleh pengungsi. Mereka berbondong-bondong pulang secara swadaya. Hampir seluruh titik pos pengungsian kosong ditinggal pengungsi. Jumlah titik pengungsian yang semula mencapai 104 titik kini tinggal 12 titik. ’’Data hari ini (kemarin, Red) hingga pukul 12.00, jumlah pengungsi tinggal 8.861 jiwa di 12 titik pengungsian,’’ jelas Asisten III Setda Boyolali Syamsudin kemarin.
Koordinator penanggulangan bencana Merapi wilayah Boyolali itu menuturkan, para pengungsi yang masih bertahan saat ini, antara lain, tinggal di titik pengungsian Balai Desa Winong, Kiringan, dan Sumberlerak. Sementara itu, ribuan pengungsi yang sebelumnya ditampung di GOR saat ini tinggal 127 jiwa. Pengungsi di Pendapa Pemkab Boyolali dan gedung DPRD juga sudah berkurang drastis.
Dilaporkan, pengungsi yang pulang bukan hanya mereka yang rumahnya berada di luar radius 10 kilometer. Namun, warga Kecamatan Selo yang beradius sekitar 5 kilometer dari puncak Merapi juga mulai balik.
Melihat hal itu, kepolisian yang dibantu TNI menyambangi warga dari rumah ke rumah untuk diajak kembali ke pengungsian. ’’Kami berupaya mengajak warga untuk tetap tinggal di pengungsian,’’ terang Kapolres Boyolali AKBP Romin Taib.
Di tempat terpisah, pemerintah pusat terus bekerja keras untuk menuntaskan inventarisasi kerugian erupsi Merapi. ’’Sekarang sedang diusahakan untuk dipercepat dengan bantuan teman-teman relawan lokal,’’ kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif kemarin.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada empat kepala daerah yang wilayahnya tertimpa bencana alam. Yakni, Provinsi DIJ, Jateng, Papua Barat, dan Sumbar. Surat itu berisi tentang percepatan pencairan dana bencana.
’’Saya harap gubernur segera mengambil langkah dan menyederhanakan pencairan keuangan untuk meningkatkan penanganan kegiatan tanggap darurat,’’ ucapnya. (rdl/kuh/oh/un/nan/jpnn/c5/iro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar